PERDA PELARANGAN MIRAS (Oleh Yeti Meriani,M.Pd)

“  Buuuu, peluk anak-anak kita ya bu..Perda Miras sudah dibebaskan di negeri ini”

                Ungakapan di atas lebih menggelitik saya ketika pernyataan Menteri Dalam Negeri yang dimuat dalam Kompas.com edisi Jumat 20 Mei 2016, menyatakan bahwa “Kementrian Dalam Negeri akan mancabut  3.266 peraturan daerah” , pak menteri mengakui bahwa di antara perda tersebut ada perda yang berisi pelarangan terhadap minuman beralkohol  Dan ini menjadi perbincangan hangat masyarakat di setiap obrolan dan di sosial media.

                Pencabutan 3.266 tersebut  adalah atas perintah dari Presiden RI, Joko Widodo atau yang lebih akrab dipanggil Jokowi ,yang menilai banyak perda yang bermasalah dan dianggap menyulitkan regulasi dan menghambat  pemerintahan. Seperti yang dikutip dari Kompas.com edisi 30 Maret 2016 ,“ Saya sudah perintahkan Mendagri yang 3.000 (perda) tahun ini hilangin semuanya. Enggak usah dikaji, Hapus” demikian pernyataan Jokowi dalam dialog publik “Membangun Ekonomi Indonesia yang Berdaya Saing” di Balai Kartini Jakarta (Kompas.com Rabu 30 Maret 2016).

                Perda pelarangan miras yang dicabut diantaranya Perda Papu, Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat. Meski demikian Tjahjo menampik pencabutan perda-perda itu bukan berarti pemerintah mendukung  peredaran minuman beralkohol , pencabutan ini dikarena mereka (pemerintah daerah) menyusun perdanya bertentangan dengan peraturan dan perudangan.  Pemerintah ingin minuman beralkohol tidak dilarang sepenuhnya melainkan hanya perlu diatur peredaran penjualannya, seperti dalam Peraturan Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri No.04/PDN/PER/4/2015. “(Perda) yang sudah ada kami perbaiki saja. Yang ada di daerah pariwisata tetap diatur,perdarannya dikendalikan. Cuma boleh di hotel, misalnya, tidak boleh di jual ke anak di bawah umur”  demikian Tjahyo Kumolo menambahkan.

                Melihat banyak reaksi masyarakat yang menentang pencabutan perda pelarangan miras, sehari setelah pernyataan pencabutan 3.266 perda, termasuk perda pelarangan miras, Mendagri membantah bahwa dia akan mencabut perda pelarangan miras. Menurut Tjahjo justru daerah harus memiliki perda yang berisi pelarangan minuman yang menurutnya peredaran miras pemicu tindak kejahatan seperti di Papua.  Kemendagri beralkohol

                Terlepas dari semua itu, yang akan dikaji disini adalah benturan kebijakan pemerintah  dengan kenyataan di lapangan yaitu aspek agama dan sosiologisnya, dan bagaimana tinjauan dari segi hukum terhadap kebijakan baik berupa Perda atau pun Undang-Undang yang mendapat reaksi negatif dari masyarakat, warga negara Indonesia khususnya.

1.       Pandangan Agama tentang Miras

Karen  negara kita berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap persoalan selalu dikembalikan ke agama. Dan bagi kaum muslim percaya bahwa apabila segala sesuatu yang dilarang, pasti dilarang juga untuk memperjual belikannya, seperti dalam kutipan hadits berikut :

           

                                                                                                                    

            Hadits sahih riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dll

أتاني جبريل فقال يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها

Artinya: Rasulullah bersabda: malaikat Jibril mendatangiku dan berkata, "Hai Muhammad sesungguhnya Allah melaknat khamr (miras), pembuatnya, peminumnya, pembawanya, orang yang membawanya, penjualnya, pembelinya dan segala sesuatu yang ada di dalamnya.

Jadi dalam hal ini, agama jelas melarang jual beli miras, bahkan segala sesuatu yang ada di dalamnya.

Jadi perda yang ada adalah seharusnya melarang penjualan miras, apapun alasannya. Bukan malah mengatur penjualannya.

Yang benar adalah pemerintah mengkampanyekan bahwa miras banyak bahayanya, bukan memberikan fasilitas untuk menikmatinya.

2.       Efek negataif Miras

Dari kesimpulan berbagai literatur, dapat disebutkan bahwa ada 9 dampak negatif miras, yaitu :

1.      Gangguan Mental Organik (GMO)
Gangguan ini akan mengakibatkan perubahan perilaku, seperti bertindak kasar, gampang marah sehingga memiliki masalah dalam lingkungan sekitar. Perubahan fisiologi seperti mata juling, muka merah dan jalan sempoyongan. Perubahan psikologi seperti susah konsentrasi, sering ngelantur dan gampang tersinggung.

2.      Merusak Daya Ingat
Kecanduan minuman keras dapat nghambat perkembangan memori dan sel-sel otak.

3.      Oedema Otak
Pembengkakan dan terbendunganya darah di jaringan otak. Sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi dalam otak secara normal.

4.      Sirosis Hati
Peradangan sel hati secara luas dan kematian sel dalam hati akibat terlalu banyak minum minuman keras.

5.      Gangguan Jantung
Terlalu banyak minum minuman keras dapat membuat kerja jantung tidak berfungsi dengan baik.

6.      Gastrinitis
Radang atau luka pada lambung. Ini biasanya diakibatkan gara2 muntah akibat mninuman keras, karena lambung harus memompa secara paksa keluar zat-zat adiktif yang beracun dalam tubuh.

7.      Paranoid
Karena kecanduan, kadang2 peminum sering seperti merasa kepala dipukuli atau tidak tenang. Sehingga perilakunya menjadi lebih kasar terhadap orang di sekelilingnya.

8.      Keracunan/Mabuk
Terlalu banyak minum minuman keras dapat menghilangkan kesadaran dirinya alias udah naik atau ngefly. Biasanya ini yang dibilang "enak" dari minuman keras. 

9.      Khamr Merusak Jiwa dan Iman Islam

Rusaknya jiwa dan iman umat muslim khususnya, dan umat agama yang lain adalah disebabkan matinya rasa, matinya hati dan hilang kesadaran. Sehingga dengan hilang kesadaran orang berbuat yang tidak baik merasa tidak apa-apa bahkan menjadi kecanduan.

See more at: http://www.voa-islam.com/read/smart-teen/2014/01/28/28839/ini-9-dampak-negatif-minuman-keras-kok-aneh-masih-bisa-dibilang-legal/#sthash.d3v4fm4T.dpuf

3.       Menggugat Perda Bermasalah

Suatu peraturan atau pun UU bisa digugat apabila terbukti meresahkan dan mendapat tanggapan negatif dari masyarakat.

Gugatan bisa dilakukan atas nama pribadi atau pun lembaga yang sudah berbadan hukum.

Tahapan gugatan ke MK :

Pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut yaitu alat bukti berupa (Pasal 31 ayat [2] jo. Pasal 36 UU MK):

a.        surat atau tulisan;

b.        keterangan saksi;

c.        keterangan ahli;

d.        keterangan para pihak;

e.        petunjuk; dan

f.          alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.  

Di samping diajukan dalam bentuk tertulis permohonan juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa disket, cakram padat (compact disk) atau yang serupa dengan itu (lihat Pasal 5 ayat [2] Peraturan MK 6/2005).

Tata cara pengajuan permohonan:

1.   Permohonan diajukan kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan.

2.   Proses pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan bersifat terbuka yang dapat diselenggarakan melalui forum konsultasi oleh talon Pemohon dengan Panitera.

3.   Petugas Kepaniteraan wajib memeriksa kelengkapan alat bukti yang mendukung permohonan sekurang-kurangnya berupa:

a.        Bukti diri Pemohon sesuai dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu:

i.        foto kopi identitas diri berupa KTP dalam hal Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia,

ii.       bukti keberadaan masyarakat hukum adat menurut UU dalam hal Pemohon adalah masyarakat hukum adat,

iii.     akta pendirian dan pengesahan badan hukum baik publik maupun privat dalam hal Pemohon adalah badan hukum,

iv.    peraturan perundang-undangan pembentukan lembaga negara yang bersangkutan dalam hal Pemohon adalah lembaga negara.

b.        Bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan;

c.        Daftar talon ahli dan/atau saksi disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal Pemohon bermaksud mengajukan ahli dan/atau saksi;

d.        Daftar bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik, bila dipandang perlu.

4.   Apabila berkas permohonan dinilai telah lengkap, berkas permohonan dinyatakan diterima oleh Petugas Kepaniteraan dengan memberikan Akta Penerimaan Berkas Perkara kepada Pemohon.

5.   Apabila permohonan belum lengkap, Panitera Mahkamah memberitahukan kepada Pemohon tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi, dan Pemohon harus sudah melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas.

6.   Apabila kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dipenuhi, maka Panitera menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam BRPK dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan.

7.   Permohonan pengujian undang-undang diajukan tanpa dibebani biaya perkara.

(lihat Pasal 6 Peraturan MK 6/2005).

SEKOLAH RAMAH ANAK

Pemukulan teman sekolah berujung kematian siswa SD di Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota (Oktober 2015), kekerasan siswa berkedok pramuka yang menimbulkan menimbulkan kekerasan fisik dan nonfisik di Makasar (November 2015), Dimarahi oleh guru dan diusir dari kelas menimbulkan trauma bocah SD di Purwakarta (November 2015), Dianiaya siswa sekolah lain, Yola alami patah kaki (Bukittinggi, Maret 2016), Oknum Guru di Gowa Sulawesi Selatan, pukuli muridnya hingga memar (Mei 2016) itu serentetan kasus diantara banyak kasus yang terjadi dalam dunia pendidikan kita, satu diantaranya terjadi di Purwakarta yang merupakan bagian dari pemerintahan Jawa Barat. Dan Depok menempati Kota tertinggi kedua dalam kasus kekerasan anak (

Pojok jabar satu.id/Depok, Januari 2016)

Sekolah yang harusnya menjadi tempat yang nyaman untuk menuntut ilmu ternyata malah menjadi tempat yang tidak aman,bahkan bisa mengancam keselamatan siswanya. Padahal apabila kita runut ke belakang, seperti halnya Pemerintah –pemerintah daerah  lain di Indoneia, pada tahun 2012 pemerintah provinsi Jawa Barat telah mensahkan Perda tentang perlindungan anak no 18 tahun 2012 dan Depok sendiri telah memproklamasikan Kota Layak anak dalam perda no 15/2013.

Sekolah sebagai salah satu tempat bertemunya komunitas anak dan guru, pada hakekatnya merupakan lingkungan kedua setelah rumah tempat tinggal anak. Sehingga sudah seyogyanya sekolah menjadi rumah kedua anak.

Guna mendukung itu maka hendaknya sekolah ramah terhadap anak, anak bisa terbebas dari segala bentuk kekerasan baik dari guru teman sekolah atau pun teman sekolah lain, dengan istilah sekolah ramah anak.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat yang mengembangkan konsep Sekolah Ramah Anak saat menghadiri Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan perwakilan Dinas Pendidikan se-Jawa Barat. , yakni sebuah konsep agar siswa bisa terbebas dari kekerasan.

Sekolah tidak hanya sebagai tempat untuk belajar dan bermain tapi juga diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya dan pada saat yang sama, masyarakat diberi ruang untuk menilai pelayanan sekolah sehingga tercipta dialog diantara para orangtua dengan guru untuk wujudkan sekolah ramah anak. Dan pada akhirnya unsur yang mendukung terciptanyaSekolah ramah Anak adalah sekolah,masyarakat dan keluarga.

Oleh karena itu guru sebagai orang tua anak di sekolah hendaknya memberikan upaya perlindungan kepada anak, dan perlindungan yang paling baik adalah yang diselimuti rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap anak yang notanene adalah generasi Indonesia masa akan datang.

Dalam kaitan dengan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Republik Indonesia yang menaungi guru hendakny turut membina guru, bahkan bisa menindak keras guru yang terbukti melakukan tindakan kekerasan terhadap siswa. Tidak itu saja, kedua kementerian pun harus membina kualitas materi pelajaran, khususnya materi akhlak dan keagamaan, materi budi pekerti, hak dan kewajiban warga negara, bela negara, kesehatan reproduksi dan sebagainya yang mendasari sikap dan kepribadian anak.

Oleh karena itu semua elemen masyarakat dan pemangku kebijakan harus bahu membahu guna melindungi anak dan mengembangkan konsep sekolah layak anak.

Antara Bakti Sosial, PLS dan Sekolah Ramah Anak

Tahun ajaran baru segera tiba, mulai tanggal 18 Juli 2016, seluruh siswa TK, SD, SMP hingga SMA akan kembali melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM).  Dan sudah menjadi agenda rutin sekolah, di awal tahun ajaran baru selalu ada kegiatan khusus siswa baru dengan istilah MOS, Masa Orientasi Siswa , yang kemudian diganti MOPD, kemudian MPLS (Masa pengenalan Lingkungan Sekolah) dan pada tahun pelajaran 2016/2017 berganti lagi dengan istilah PLS, Pengenalan Lingkungan Sekolah.
Walaupun dari istilah hanya berbeda sedikit, yaitu penghilangan kata MASA namun esensi di belakangnya ternyata jauh berbeda yaitu :

1.      Dalam  PLS tidak ada waktu/masa yang  khusus pelaksanaannya melainkan dilaksanakan pada waktu-waktu dan hari belajar selama maksimal 3 (tiga) hari

2.      Panitia pelaksana PLS adalah guru,bukan kakak kelas atau siswa.

3.      Siswa dapat diperbantukan untuk menjalankan kegiatan PLS adalah siswa yang masih aktif belajar, bukan alumni, tergabung dalam OSIS dan mempunyai riwayat pendidika yang baik, dalam hal ini adalah tidak pernah terlibat tindakan kekerasan atau perkelahian.

Pagu aturan PLS tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 18 tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah, yang meregulasi agar PLS ini lebih menitik beratkan  pada kegiatan yang humanisme, mengenal satu sama lain, mengenal lingkungan sekolah, mengenal lingkungan di sekitar sekolah dan mengenalkan konsep sekolah ramah anak.
Dalam rangka sekolah ramah anak dan membangun humanistik dengan lingkungan sekitar sekolah, maka ada baiknya diselipkan kegiatan bakti sosial sebagai wujud kepedulian terhadap kaum papa.
Sekolah dapat membuat program bakti sosial berupa kunjungan ke panti asuhan sekitar sekolah dengan membawa bantuan kebutuhan bahan pokok. Teknis yang dilakukan adalah guru menjadi komando dan dibantu oleh osis mengumpulkan bahan pokok, atau yang dikenal dengan istilah sembako, yang dibawa oleh masing-masing siswa. Siswa baru boleh membawa bahan pokok berupa mie atau minyak goreng dengan kuantitas tertentu tetapi tidak mematok merk mei instan atau pun minyak goreng tertentu, demikian dengan beras juga tidak dipatok jenis dan harga berapa tetapi yang biasa dikonsumsi di rumah.
Semabako yang dikumpulkan kemudian disumbangkan ke panti asuhan sekitar sekolah, sehingga lingkungan sekitar merasakan manfaat hadirnya sekolah di sekitar mereka.
Pada saat penyerahan bantuan sembako dari sekolah yang diwakili oleh Pimpinan Sekolah, OSIS dan perwakilan siswa baru, disaksikan oleh warga panti, pengurus panti dan pengurus  lingkungan sekolah, seperti RT/RW atau pun Lurah dan LPM.
Inilah realisasi konsep Sekolah Layak Anak yang sesungguhnya.